Undang-undang Thoghut

Undang-undang Thoghut

86
0
SHARE

Assalamualaikum wr.wb
ustad ana disodorin nih pernyataan sama temen…
afwan ustad ana minta dijelasin…
[4:140] Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Qur’an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam
Bukankah hukum Allah saat ini sedang diperolok-olokkan, katanya memperjuangkan syariat tetapi yang dihasilkan hukum thoghut, apa anda tidak ingat pernyataan Hidayat Nur Wahid ketika mau naik jabatan menjadi ketua MPR beliau mengatakan bahwa beliau akan memperjuangklan syariat Islam, tetapi begitu disodori beberapa Undang-Undang yang terpaksa harus dia setujui, maka ketika beliau ditanya kenapa kok anda menyetujui undangt-undang bukan syariat, maka dengan enteng beliau menjawab bahwa negara ini bukan negara Islam.

jawaban

 

Assalamu alaikum wr.wb.
Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Saudara Jamhur, mengomentari pernyataan teman Anda, ada sejumlah hal yang perlu dipahami:
1. Berhukum dengan hukum Allah itu hukumnya wajib. Menyelenggarakan negara dengan dengan sistem Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah juga wajib. Dan hak untuk menentukan hukum dan undang-undang adalah kewenangan Allah SWT semata, bukan kewenangan manusia. Tidak ada yang menentang doktrin ini dari kalangan aktifs dakwah. Semua sepakat akan hal itu

 

2. Masalahnya adalah kondisi realitas umat Islam yang berada di dalam penjara dan penjajahan musuh. Kondisi ini nyaris memustahilkan umat Islam untuk memiliki negara sendiri dan tentunya pemerintahan sendiri dengan berdasarkan Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini adalah kondisi yang teramat tidak ideal akibat hilangnya khilafah Islam di muka bumi.

 

3. Karena itu, perlu ada upaya untuk membangun kembali khilafah atau daulah islam. Bagaimana caranya? Ada yang memilih sesuatu yang ideal yaitu ingin membangun khilafah secara sekaligus. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan ide ini. Hanya saja kenyataan di lapangan telah membuat kita tahu bahwa membangun khilafah itu tidak bisa diukur dengan usia seseorang. Sebab jangankan khilafah, sekedar sebuah kabupaten kecil yang bersyariat sekalipun tidak pernah terwujud. Dan umat Islam harus menunggu ratusan tahun untuk terwujudnya hal itu. Karena itu, yang harus dilakukan adalah adanya proses menuju ke arah tersebutsembari menuju ke arah sana dengan membina, mengkader, penyusun kekuatan, membangun struktur jaringan umat dan seterusnya, mereka juga mulai mengadakan proyek dan prototipe khilafah meski dalam skala yang masih kecil. Setiap ada kesempatan untuk melakukan bargaining yang memberi peluang diterapkannya hukum Islam, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak mungkin berharap hukum Islam bisa terlaksana 100 % dari hasil adu bargaining itu, tetapi paling tidak sudah bisa mulai terkonsentrasinya upaya tegaknya hukum Islam. Mungkin awalnya bisa mendapat porsi yang kecil, 1 % atau 2 % di awalnya. Lalu perlahan tapi pasti seiring dengan kepercayaan umat mulai bisa melakukan penetrasi yang lebih besar lagi. Itu artinya, hukum Islam bisa dijalankan meski baru beberapa persen saja. Semua memang harus diusahakan secara perlahan tapi pasti dan tidak berhenti.

 

4. Undang-undang tidak serta merta bertentangan dengan syariat Islam. Ia merupakan produk hukum manusia yang bisa jadi isi dan materinya sejalan dengan substansi syariat Islam atau bisa pula berlawanan. Ketika parlemen sebagai lembaga yang membuat undang-undang diisi oleh orang-orang yang mengerti dan memiliki tekad untuk menegakkan syariah, tentu isi undang-undangnya akan sejalan dengan syariat. Namun, jika tidak maka mustahil rasanya undang-undang yang keluar akan selalu sejalan dengan syariat. Tetapi paling tidak sejumlah kalangan yang memiliki perhatian terhadap Islam berupaya agar undang-undang tersebut tidak terlalu menyimpang dari syariat.
5. Atas dasar itu, agar semua produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan syariat, parlemen harus diisi oleh kalangan islam yang mengerti dan mau memperjuangkan syariat.
Wallahu a’lam

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY