Harus Bayar Untuk SK Kepegawaian – Suapkah?

Harus Bayar Untuk SK Kepegawaian – Suapkah?

112
0
SHARE

Anto

Assalamu’alaikum Wr.  Wb. Temen saya seorang PNS yang tugasnya berkaitan dg pembuatan SK2 kepegawaian (naik pangkat dll). Di Instansinya bekerja orang2 yang berkaitan dg SK2 tersebut tidak dimintai biaya. Permasalahannya adalah: Untuk mengurus SK2 tersebut di Instansi luar ada “biaya siluman”. Tanpa adanya uang pelicin itu SK2 sering ditelantarkan oleh Instansi luar tsb, padahal si orang yang berkepentingan dg SK tsb selalu mengejar2 temen saya, sehingga temen saya melaporkan ke atasannya masalah kendala2 itu. Oleh si atasan, akhirnya dicarikan jalan keluar dg surat perjalanan dinas fiktif yang uangnya (uang negara jg) dipakai untuk melicinkan pengurusan SK2 itu walaupun tergolong plg kecil dibanding Instansi2 lain. Dg cara itu karyawan instansi tempat temen saya bekerja tidak dipungut biaya utk pengurusan SK2. Pertanyaan saya: apakah dibenarkan tindakan si atasan tsb dikarenakan sistem di Indonesia ini yang sudah sangat amburadul. Mohon nasehatnya beserta dalil2nya. Wassalamu’alaikum wr. wb

Jawaban

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Benar sekali apa yang anda katakan bahwa praktek macam begini menunjukkan bahwa sistem admintrasi memang sangat amburadul. Dan sayangnya, proses seperti ini sudah berjalan puluhan tahun dengan sangat aman dan meresap sampai ke tulang dan sendi kehidupan masyarakat kita. Dahulu ada anggapan bahwa Suharto adalah biang keladi semua KKN ini, tapi sekian tahun setelah Suharto lengser, bukannya hilang malah menjadi-jadi. KKN ternyata bukan urusan siapa yang berkuasa semata, tetapi merupakan penyakit bangsa ini dari presiden sampai tukang becak. Padahal ancaman Allah untuk praktek semacam ini sangat keras dan tanpa basa basi. Rasulullah SAW bersabda, ”Ar-Rasyi wal murtasyi finnaar”. Orang yang menyogok dan yang disogok keduanya di neraka.

Tapi begitulah, siapa saja asal punya kesempatan, pastilah akan melakukannya. Tidak peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin, laki perempuan, haji atau bukan, pokoknya KKN forever. Yang tidak melakukannya bisa dihitung dengan sebelah jari dan pastilah jadi bahan cemoohan dan ejekan, karena termasuk makhluk langka yang sebentar lagi punah. Rasulullah SAW bersabda, ”Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Maka bergembiralah orang-orang yang diasingkan”. Sementara syetan bernyanyi dan bersenandung d benak korban-korbannya, ”Yang haram aja susah apalagi yang halal”.

Lepas dari KKN sebagai sebuah `minhajul hayah`, apabila seorang muslim terpaksa harus membayar ini itu untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, yang entah karena urusan apa sehingga terancam hilang bila tidak membayar, maka para para ulama ada yang membolehkannya. Dalam hal ini dia tidak dianggap menyogok, karena dia berusaha mendapatkan haknya yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Sedangkan bila dia tidak bersedia membayar semua ‘ongkos’ itu, bisa-bisa haknya malah hilang. Tetapi tentu saja ini bersifat kasuistik, karena kalau diterapkan secara massal malah bisa melegalisasikan praktek kemungkaran ini. Harus ada dari umat Islam yang berusaha untuk menghancurkan sistem ini. Karena praktek ini tidak berbeda dengan para pencoleng, pencuri dan begal yang mengambil hak milik orang lain. Mereka baru memberikan hak orang lain itu asal membayar dengan jumlah tertentu.

Wallahu A`lam Bish-Showab, Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY